Sistem Ekonomi Indonesia

Berita Terknini Dilansir dari KataData pada forum “Winning in a Turbulent Economy, Subroto seorang Mantan Sekretaris Jenderal The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang juga merupakan mantan menteri Pertambangan dan Energi pada era kekuasaan Orde Baru ini Menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 3 tantangan utama yang akan dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari sektor perang dagang, revolusi industri, dan isu pemanasan global yang harus diterima oleh Indonesia. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah adanya Berita Ekonomi perang dagang yang melibatkan Tiognkok dan AMerika Serikat.

Katadata

Dengan adanya perang dagang tersebut, akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan Indoneisa adalah salah satu eksportir besar barang komoditas untuk tiongkok. Dampak yang paling mengerikan adalah jika tiongkok berupaya untuk mengurangi kuota impornya, maka tentu saja akan berdampak bagi kestabilan angka ekspor nasional. Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia adalah adanya Berita Bisnis Revolusi Industri 4.0. Revolusi pada bidang industri teknologi ini harus ditangani dan dipetakan dengan tepat oleh Pemerintah dengan cara menyajikan data yang akurat dan mampu mengikuti perkembangan jaman.

Hal ini dikarenakan revolusi industri 4.0 dapat mempengaruhi kebijakan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Kemudian tantangan yang ketiga menurut Subroto adalah adanya isu pemanasan global yang harus siap dihadapi oleh Indonesia. Menurutnya, cuaca saat ini telah naik sebesar 1,55 degree lebih panas daripada yang terjadi pada revolusi industri yang pertama yakni pada tahun 1975. Sebagai bukti, telah terjadi tanda - tanda perubahan iklim yang cukup ekstrim ditandai dengan munculnya fenomena puting beliung dan juga hujan es di sejumlah tempat, dan bertambah panasnya cuaca. Sementara itu, fenomona ini tidak terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu.

Ekonomi Katadata Insight Center (KIC)

Katadata Insight Center (KIC) adalah unit bisnis Katadata, khusus dalam penelitian dan analitik data, memberikan wawasan mendalam untuk membantu Anda memahami bisnis Anda sendiri untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Apakah Anda adalah perusahaan skala menengah-kecil atau perusahaan tingkat global, penelitian ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Apa yang kita lakukan, dari Laporan Khusus hingga Layanan Langganan Premium, kami memberikan wawasan yang sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan data dan informasi yang dapat diandalkan.

Katadata Insight Center (KIC)

Laporan Spesial Katadata Insight Center, kami adalah ahli dalam mengidentifikasi tren dan pembaruan industri. Sumber daya kami yang berdedikasi bekerja tanpa lelah dengan tujuan menyatukan laporan penelitian perspektif unik kami untuk menyerupai kebutuhan Anda. Indeks Sentimen Pasar Insight Center Katadata, KIC menerbitkan Katadata Market Sentiment Index untuk membantu Anda memprediksi kondisi pasar, dalam basis bulanan. Kami menyederhanakan proses dalam mengidentifikasi probabilistik pasar di Indonesia Stock Market (IDX) Composite. Tim kami telah mengembangkan model logistik untuk menimbang seluruh pasar saham dan melacak perubahan pasar, apakah proyeksi akan bearish, atau bahkan bullish?

Indeks Kepercayaan Investor Katadata, KIC mempublikasikan laporan komprehensif dalam memprediksi tren makroekonomi, dampak politik, dan ikhtisar prediksi di pasar modal. Kami melakukan survei ke lebih dari 300 lembaga keuangan, karena laporan tersebut akan menjadi referensi tepercaya Anda. Klien kami, Kami memupuk klien kami dari berbagai sektor di sektor publik, sektor swasta, dan kantor pemerintah dengan laporan penelitian kami yang komprehensif untuk menyesuaikan kebutuhan mereka. Pengalaman kami yang terkenal, di antara yang lainnya. Informasi Selengkapnya bisa anda akses dengan mengikuti laman berikut ini https://kic.katadata.co.id/.

Kabar Bailout Bank Century

Data Ekonomi tanah air pernah dikejutkan dengan kasus bailout bank century. Sebelumnya, Bank Century merupakan hasil merger dari sejumlah bank yakni Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Kasus bank century bermula saat bank sentral tersebut dinyatakan gagal dan berdampak sistematik bagi perbankan yang lainnya. Antonius Budi Satria, jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi menganggap penetapan gagal tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan biaya penyelamatan dengan angka sebesar 6,76 triliun rupiha dari LPS (lembaga penjamin simpanan). Dilansir dari Data Bisnis, aliran dana bailout tersebut mengalir untuk pembayaran dana pihak ketiga, pelunasan fasilitas pinjaman jangka pendek, dan lain - lain.

Databoks

Berdasarkan rilisan Databoks yang merujuk kepada surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menkeu tanggal 20 November 2008 dan juga merujuk kepada rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 21 November 2008 yang menyebutkan bahwa PMS atau penyertaan modal sementara untuk menaikkan CAR atau rasio kecukupan modal Bank Century menjadi sebesar 8% atau setara dengan angka sekitar 632 miliar rupiah. Adanya angka ini menurut laman https://databoks.katadata.co.id/ adalah berdasarkan pada posisi keuangan per tanggal 31 Oktober 2008. Namun sayangnya, dana bailout tersebut menjadi membengkak sebesar 6,76 triliun rupiah seiring dengan semakin memburuknya keadaan bank century ini. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya surat berharga milik Bank Century yang belum terbayarkan dan masih dimiliki oleh pemiliknya yang lama.

Penyebab lainnya adalah buruknya keadaan perekonomian internasional yang terjadi saat itu. Adapun aliran dana sebesar 6,76 triliun rupiah tresebut mengalir kepada pembayaran dana pihak ketiga yang tidak terafiliasi sebesar 2,84 triliun rupiah, Untuk pembayaran penempatan dana di Bank Indonesia sebesar 1.56 triliun rupiah, untuk pembayaran pelunasan FPJP atau fasilitas pinjaman jangka pendek Bank Indonesia beserta bunganya sebesar 706,2 miliar rupiah, lalu untuk pengembalian dana pihak ketiga BUMN, BUMD dan juga yayasan sebesar 554,48 miliar rupiah. Selain itu, dana bailout tersebut juga digunakan untuk pembayaran dana pihak ketiga yang terafiliasi sebesar 80,7 miliar rupiah.

Upaya Penghapusan PPnBM

Penghapusan PPnBM untuk Yacht memiliki tujuan yang tidak dapat diduga. Umumnya, penerimaan pajak atas penjualan barang mewah dari kapa yacht tidak terlalu besar. Namun jika penghapusan PPnBM Yacht bisa dilaksanakan maka tentunya akan banyak seklai kapal jenis Yacht yang bisa masuk ke Indonesia.

Penghapusan PPnBM

Dengan banyaknya kapal yang masuk, maka akan ada banyak seklai sektor perekonomian yang teubuh seperti pariwisata, layanan perbaikan kapal, sewa dermaga dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Pemerintah telah berencana untuk menghapus PPnBM atau pajak penjualan atas barang mewah pada jenis kapal Yacht.

Dengan adanya kebijakan ini banyak potensi untuk menghasilkan devisa negara hingga triliunan rupiah. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa dengan adanya penghapusan PPnBM untuk jenis kapal Yacht maka akan dilakukan revisi peraturan pemerintah no 145 tahun 2000 terkait kelompok bawang kena pajak yang tergolong mewah dan juga dikenai PPnBM barang mewah. Luhut berujar bahwa perevisian peraturan pemerintah ini akan rampung tahun 2018 ini.

Dampak Perang Dagang Tiongkok

Dampak Perang Dagang antara tiongkok dan amerika serikat masih berlarut - larut. Padahal, beberapa waktu yang lalu telah diadakan pertemuan rutinan negara-negara Asia Pasifik (APEC). Di dalam forum tersebut belum menemukan titik temu antara kekisruhan yang terjadi baik untuk tiongkok maupun amerika serikat.

Dampak Perang Dagang

Presiden Joko Widodo pun menyebutkan bahwa dalam pertemuan G20 mendatangpun dirinya agak ragu terhadap baiknya hubungan antara tiongkok dan amerika serikat mengenai perang dagang yang terjadi. Untuk diketahui, dengan adanya perang dagang ini membuat nilai ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok menjadi turun, dan juga sebaliknya Ekspor Tiongkok ke Amerika juga ikut turun. Dengan adanya kondisi seperti ini, peluang bagi Indonesia untuk turut masuk ke dalam pasar ekspor dengan mensubtitusi peran Amerika dan Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan ekspor impor kedua negara tersebut.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo mendengar kabar bahwa nantinya, pabrik tiongkok akan dipindahkan ke sejumlah negara asia tenggara termasuk Indonesia dengan tujuan untuk menghindari tari impor mitra dagang.

Berapa Pengemudi Perempuan Gojek

Sejumlah Order yang diterima oleh Pengemudi Perempuan Gojek banyak jumlahnya yang akhirnya dicancel. Tingkat pembatalan atau cancellation rate yang diterima oleh mitra driver perempuan ternyata 2,7% lebih tinggi jika dibandingkan dengan cancellation rate mitra pengemudi laki - laki. Hal ini disampaikan oleh salah satu layanan populer di Indonesia Gojek dalam suatu kesempatan.

Pengemudi Perempuan Gojek

GoJek pun beralasan bahwa tingginya cancellation rate yang diterima mitra pengemudi perempuan lantaran sebagaian besar terjadi karena adanya stigma pada masyarakat yang menyatakan bahwa pengemudi perempuan sangat membahayakan dalam berkendara. Shinto Nugroho, Chief Public Policy and Government Relations Go-Jek menyatakan bahwa dengan adanya persepsi masyarakat yang seperti itu, bisa merugikan bagi mitra pengemudi perempuan karena dapat mengurangi pendapatan mitra pengemudi perempuan.

GoJek pun mengaku bahwa seluruh mitranya telah dilatih terlebih dahulu dan khususnya untuk mitra pengemudi perempuan telah memiliki kemampuan dan juga ketrampilan yang vukup mumpuni dalam berkendara di jalan raya. GoJek harus bekerja keras dan turut membantu mitra pengemudi perempuannya dalam menghadapi stigma negatif masyarakat.

Berapa Elektabilitas Jokowi

Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 semakin menurun diakrenakan adanya isu ekonomi nasional yang memburuk belakangan ini. Meskipun elektabilitas jokowi masih berada diatas angin, akan tetapi selisih dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga uno hanya terpaut sekitar 12% saja.

Elektabilitas Jokowi

Hasil tersebut berdasarkan hasil dari riset yang dilakukan oleh Median (Media Survei Nasional). Survey yang dilakukan oleh Median dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 16 November 2018 dengan menggunakan sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Di Dalam survey ini menggunakan metode multistage random sampling dalam memilih respondennya.

Dengan tingkat kesalahan atau masrgin of error hanya sebesar kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95% dengan catatan kontrol kualitas dilakukan kepada 20% sampel yang tersedia. Secara rinci, hasil survey tersebut menyebutkan bahwa elektabilitas jokowi mencapai angka sebesar 47,7% sementara itu elektabilitas Prabowo hanya mencapai 35,5% terpaut sebesar 12,2%.

Harga Minyak Dunia Merosot

Meskipun Harga Minyak Dunia terus mengalami penurunan, harga minyak domestik dalam negeri dalam bentuk olahan seperti Pertamax, Premium, Solar, Pertalite, dan lain sebagainya masih menggunakan harga yang lama. Harusnya, jika melihat harga minyak dunia maka harga minyak domestik semestinya ikut turut mengikuti harga minyak dunia.

Harga Minyak Dunia

Akan tetapi ada sejumlah perhitungan yang harus diteliti lebih lanjut bagi importir minyak yakni hitung - hitungan harga bahan bakar minyak impor dan ketika sudah mengalami penurunan harga. Hal ini dikarenakan, Harga Impor minyak masih menggunakan harga yang lama, sementara itu harga minyak dunia baru terupdate turun semenjak sebulan yang lalu.

Sehingga dengan adanya fenomena ini mengharusnkan pengusaha untuk menghitung ulang agar sesuai dengan harga minyak dunia dan tidak merugikan biaya yang telah dikeluarkan untuk impor minyak. Selain itu, Pemerintah tengah mengupayakan formula baru unutk menetapkan harga bahan bakar minyak jenis premium yang selama ini kerap terbilang merugikan Perusahaan Plat Merah nasional PT Pertamina (Persero) ini.

Jakpro Bangun Ruang Publik

Jakpro atau PT Jakarta Propertindo ditunjuk oleh Gubernur Anies Baswedan untuk mengelola hak pengelolaan sebanyak 65% pada lahan pulau C, D, dan pulau G. Rencananya, Jakpro akan membangun semua kebutuhan struktur dan infrastruktur yang berhubungan dengan keperluan, kebutuhan, dan hajat masyarakat banyak seperti pembangunan rumah susun yang dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Jakpro

JakPro melalui surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2018 akan membangun sejumlah sarana kepentingan publik khususnya para masyarakt pesisir yang terkena dampak reklamasi. Adapun rencana pembangunan tersebut adalah dengan membuat Rusun, Pasar tematik ikan, restoran ikan, Tempat ibadah, dermaga, dan kantor pemerintahan.

Pada sektor perairan, JakPro akan membangun instalasi pengolaan air bersih, penanganan limbah sampah, air limbah, drainase, RTH (ruang terbuka hijau), RTB (ruang terbuka biru), dan juga transportasi. Untuk urusan permodalan, JakPro akan mencari sumber dana melalui modal perusahaan, patungan modal badan usaha dan perusahaan, dan juga melibatkan modal pemerintah daerah, permodalan dalam bentuk hibah yang sah serta tidak mengikat.

Penguatan Layanan Digital

Layanan Digital tanah air semakin menunjukan adanya daing saing yang ketat. Hal ini diperjelas oleh minat Bank BCA untuk segera memperkuat lini layanan digitalnya dengan menggelontokan dana yang tidak sedikit yakni mencapai 5,2 triliun rupiah. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk perawatan dan juga penambahan mesin ATM (automatic teller machine). Selain itu, penggunaan dana tersebut juga akan digunakan untuk EDC (electronic data capture) hingga digunakan untuk keperluan penerapan layanan dalam pembayaran teknologi QR (quick response) code.

Layanan Digital

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank BCA mengungkapkan bahwa penggelontoran dana ini adlaah dalam upaya meningkatkan daya saing dan juga agar tidak kalah dengan teknologi finansial/financial technology yang lain. Tujuan lainnya adalah dengan penerapan QR Code maka secara resmi layanan pembayarannya akan semakin digital.

Sementara itu, Bank BCA juga telah emmastikan bahwa layanan digital QR code sudah sesuai dengan aturan dan resikonya dapat terkendali. Selain itu, Bank BCA juga tengah memperkenalkan fitur transfer Bank menggunakan layanan digital QR Code yang dapat melayani transaksi sampai dengan 100 juta per hari.

Kebijakan Lelang Blok Migas

Sejumlah investor mengajukan usulan mengenai penggratisan akses bukan hanya pada Data Lelang Blok Migas, namun lebih dari itu yakni penggratisan akses data blok migas yang tidak sedang dalam keadaan dilelang. Hal ini menurut Rovicky Putrohari, Vice President Exploration PT Saka Energi Indonesia bisa menumbuhakn minat investor untuk turut berpartisipasi dalam pengeloaan blok migas tanah air.

Lelang Blok Migas

Rovicky Putrohari menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia juga berinisiatif untuk dapat menggratiskan data blok minyak dan gas yang masih dalam area terbuka atau dalam keadaan tidak sedang dilelang. Bahkan selama ini, pihak investor yang berencana dan berniat untuk melakukan studi ebrsama atau joint studi diwajibkan untuk membayar sejumlah dana agar dapat mengakses data blok minyak dan gas.

Sementara itu, menurut Rovicky Putrohari jika data akses blok minyak dan gas tersebut digratiskan maka dapat meningkatkan potensi gairah investasi dalam melakukan kegiatan joint study blok minyak dan gas tanah air. Rovicky Putrohari juga mengatakan bahwa jika data akses blok migas tersebut gratis maka dirinya yakin bahwa akan banyak sekali pihak investor yang berminat melakukan studi bersama.

Startegi Pengelolaan Beras

Pengelolaan Beras pada tahun 2019 mendatang akan menggunakan skema yang baru. Pemerintah telah menetapkan skema yang baru dalam hal pengelolaan CBP atau cadangan beras pemerintah oleh perum bulog. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, memungkinkan bulog akan dapat menyerap beras lebih banyak lagi tanpa harus meningkatkan anggatan.

Pengelolaan Beras

Rencana pemerintah untuk pengelolaan beras tersebut akan berlaku pada tahun 2019 mendatang. Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pemerintah akan mengganti adanya selisih penjualan casangan beras pemerintah daripada harus mengganti pembelian stok cadangan beras pemerintah bulog.

Musdhalifah juga berujar bahwa aturan ini masih menggunakan anggaran yang sama dan tetap, namun bisa mengakomodasi beras yang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Dengan adanya skema pengelolaan itu maka anggaran dan kulaitas beras bulog akan tetap terjaga dikarenakan stok beras yang berasa di gudang bulog terus mengalami perputaran. Dan pihak bulog pun hanya dapat memiliki stok cadangan beras pemerintah di gudang dengan jangka waktu paling lama 4 bulan.

Peringkat Rasio Pajak Indonesia

Rasio Pajak Indonesia menunjukan angka yang kurang baik. Rasio Penerimaan pajak Nasional pada tahun 2016 mampu mencapai angka sebesar 10,33% terhadap PDB (produk domestik bruto). Angka tersebut menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 8 negara yagn berada pada kawasan asia tenggara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak yang berada di bawah standar Bank Dunia yakni 15%.

Rasio Pajak Indonesia

Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 nanti Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah atau mampu mencapai sebesar 12,22% terhadap produk domestik bruto. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi harga minyak sawit atau CPO. Sehingga penerimaan pajak dari komoditas terbesar di Indonesia tersebut menjadi ikut terpengaruh.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia, perbaikan peraturan dan proses pajak, lalu meningkatkan perbaikan dan peningkatan teknologi seperti proses teknolog informasi agar dapat memperbesar rasio penerimaan pajak tanah air.

Dana Talangan BPJS Kesehatan

Pemerintah akan kembali menggelontorkan sejumlah Dana Talangan BPJS Kesehatan. Bulan Sebelumnya Pemerintah juga telah memberikan dana talangan untuk BPJS Kesehatan. Sayagnya dana talangan tersebut belum mampu memperbaiki kesehatan finansial asuransi kesehatan kerakyatan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS KEsehatan adalah besarnya biaya klaim daripada dana iuran yang terkumpul dari masing - masing peserta sehingga pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Dana Talangan BPJS Kesehatan

Hingga akhirnya, Pemerintah kembali menyalurkan dana talangan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan nilai sebesar 5,6 triliun rupiah. Padahal sebelumnya pada bulan september 2019 yang lalu, pemerintah telah memberikan dana bantuan serupa sebesar 4,9 triliun rupiah. Dari total pemberian dana talangan ini total dana talangan yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai 10,5 triliun rupiah pada tahun 2018 ini.

Besaran angka dana talangan tersebut mendekati suatu prognisis defisit versi dari BPKP yakni sebesar 10,58 triliun rupiah. Sehingga, jika diakumulasikan semenjak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2018, dana talangan BPJS yang telah disalurkan oleh Pemerintah akan mencapai angka sebesar 26,4 triliun rupiah

Jenis Sistem Pembayaran Digital

Sistem Pembayaran menggunakan uang elektronik semakin berkembang pesat. Pesatnya perkembangan uang elektronik sabagai sistem pembayaran tidak lepas dari menjamurnya bisnis teknologi finansial atau yang biasa disebut sebagai fintech. Layanan pembayaran asal Tiongkok yakni Wechat dan juga Alipay akan memasuki pasar fintech Indonesia.

Sistem Pembayaran

Perusahaan fintech ini digadang - gadang akan bekerja sama dengan bank plat merah PT Bank Negara Indonesia yang rencananya keja sama tersebut akan direalisasikan pada akhir bulan November 2018 ini. Dengan hadrinya dua raksasa teknlogi finansial asal Tiongkok tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan adopsi fintech di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Wechat dan Alipay sangat populer di Tiongkok.

Oleh karenanya, Dua perusahaan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan dalam hal adopsi fintech di Indonesia yang saat ini hanya 9%. Nantinya, pada tahun 2021 diharapkan pemerataan fintech dapat melonjak pada angka sebesar 69%. Sementara itu, merujuk data dari EY (Ernst & Young) bahwasannya rata - rata penduduk dunia telah mengadopsi sistem pembayaran fintech sebesar 33% pada bulan Juli 2017.

Kegiatan Survei Seismik

Anggaran Kegiatan Survei Seismik di lapangan migas (minyak dan gas) akan segera dihapus oleh Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral).penghapusan anggaran kegiatan survei seismik tersebut metupakan buntut dari revisi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa pada tahun 2019 mendatang, survei seismik tidaka akan lagi mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Survei Seismik

Pihaknya akan bekerja sama dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan KKKS kontraktor kontrak kerja sama dalam melakukan suatu kegiatan seismik kedepannya. Rudy juga mengatakan bahwa jika di pagu oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral maka tidak akan ada lagi seismik pada tahun depan.

Nantinya, anggaran kegiatan seismik akan memanfaatkan dana dari KKP (komitmen kerja pasti). Untuk diketahui, komitmen kerja pasti adalah dana yang disetorkan oleh kontraktor selama 5 tahun pertama yang memiliki tujuan untuk kegiatan eksplorasi pada blok yang telah habis kontrak atapun blok hasil lelang.

Barang Setengah Jadi Tambang Mentah

Dalam mengatasi defisit neraca berjalan, Pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk tidak lagi mengekspor hasil Tambang Mentah. Kebijakan ini adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menekan angka defisit neraca berjalan yang masih dalam kondisi tidak baik. Prsiden Joko Widodo menginginkan adanya hilirisasi tambang yang digenjot demi membaiknya defisit neraca perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan.

Tambang Mentah

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa hasil tambang jangan langsung dikirim mentah - mentah. Setidaknya Nikel, timah jika tidak bisa menjadi barang jadi maka harus menjadi barang setengah jadi. Begitupun dengan Batu bara juga tidak dijual mentah - mentah. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa sejumlah teknologi untuk mengolah sumber daya tersebut telah tersedia dengan beragam kualitas mulai dari yang paling rendah sampai dengan kelas menengah.

Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk mengolah batu bara menjadi gas ataupun minyak. Sedangkan nikel bisa dijadikan sebagai stainless steel. Dengan adanya kebijakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi maka nilai produk tersebut akan bertambah.

Tips Bisnis Dalam IMF Bali

Di dalam pertemuan perekonomian dunia IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia telah mengusung beberapa program unggulan berupa agenda penting pada pertemuan dana moneter Internasional di bali. Sejumlah agenda yang diusung Pemerintah pada IMF 2018 Bali salah satunya adalah dengan merilis Bali Fintech yang memiliki fungsi sebagai memuat penataan perkembangan layanan keuangan yang berbasis teknologi atau fintech.

IMF Bali

Pada Pertemuan IMF-Bank Dunia itu juga Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa Startup atau perusahaan rintisan unggulan kepada sejumlah calon investor ataupu venture capital global di dalam forum Nexticorn II hingga pada hadirnya pengusaha legendaris pendiri Alibaba, Jack Ma. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Jack Ma akan menjadi Advisor dalam Forum Nexticorn II tersebut. Rudiantara juga menyebutkan bahwa Jack Ma memberikan saran yang terbaik untuk Indonesia.

Dalam Suatu kesempatan Deputi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF Bali berbincang dengan Pendiri Alibaba, Jack Ma. Jack Ma mengatakan bahwa banyak sekali isu yang dihasilkan dari pertemuan IMF di Bali ini. ISu tersebut berupa ekonomi digital atau digital ekonomi yang akhirnya menjadi topik dimana - mana. MEnegnai ekonomi digital, Setiap negara memiliki permasalahan Gini Ratio yakni gap antara orang kaya dan juga orang miskin.

Pertumbuhan Ekspor Impor Oktober

Dilasir dari Databoks, bahwa BPS (badan pusat statistik) tanah air telah mencatat dan merilis data angka impor nasional yang terjadi sepanjang periode bulan Oktober 2018. Di dalam rilisan angka impor Indonesia bulan Oktober 2018 tersebut menunjukan bahwa nilai impor Nasional tengah mengalami lonjakan sebanyak 20,6% sehingga menjadi 17,62 Miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 264,3 triliun rupiah.

Data Bisnis

Data Ekonomi menunjukan bahwa tingginya permintaan dalam negeri terhadap komoditas impor berupa barang dan non barang membuat nilai impor tanah air semakin meninggi meskipun Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya kenaikan angka impor dengan cara menaikkan pajak barang impor. Jika diakumulasikan, Data Bisnis menunjukan bahwa sepanjang periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, nilai impor barang telah meningkat sebesar 23,37% menjadi sebesar 156,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 2.345,95 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang hanya mencapai angka sebesar 126,77 miliar dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, angka ekspor nasional pada bulan Oktober 2018 hanya mampu tumbuh sebesar 5,877% sehingga menjadi 15,8 Miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 237 triliun rupiah, meskipun pertumbuhan ekspor maish kalah jika dibandingkan dengan angka impor, akan tetapi Nilai ekspor terbilang meninggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2017 yang lalu yakni naik sebesar 3,97%.

Marak Lagi Fintech Ilegal

Merujuk dari Katadata, Berita Terkini mengenai maraknya aplikasi pendanaan online melalui Google Play maupun Appstore membuat gerah para pelaku fintech yang berada di jalur yang benar. AFPI atau singkatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia saat ini tengah berencana untuk menggaet Google Indonesia dalam upaya memberantas dan menghentikan peredaran ruang derak perusahaan fintech ilegal yang berada di Indonesia.

Berita Bisnis

Berita Ekonomi pun masih dipenuhi oleh pemberitaan mengenai Fintech ilegal sehingga Sejumlah Upaya tersebut dilakukan guna membatasi semua ruang gerak perusahaan fintech ilegal agar nantinya tidak lagi mudah untuk membuat aplikasi maupun situs online yang baru. Sebelumnya meskipun pemblokiran aplikasi sudah dilakukan akan tetapi masih saja tumbuh aplikasi fintech ilegal di Indonesia. Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk berkomunikasi dengan Google, termasuk di dalamnya berbicara mengenai sejumlah mekanisme untuk membatasi dan memberantas fintech ilegal yang sangat mempengaruhi citra Berita Bisnis tanah air.

Langkah ini harus segera dialkukan untuk menekan secara tepat ruang gerak fintech ilegal di Indonesia agar tidak dengan mudahnya tumbuh subur. Sunu tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama dengan Google untuk meminimalisisr fintech ilegal. namun ia menjelaskan bahwa upaya ini harus tetap dilakukan pada tahun 2018 sekarang ini. 

Dibalik Forum Ekonomi Kreatif

Forum Ekonomi Kreatif Dunia WCCE atau The World Conference on Creative Economy yang telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 6 sampai dengan 8 November direncanakan akan menjadi suatu forum rutin yang digelar dua tahunan. Forum Ekonomi Kreatif kelas dunia tersebut telah digagas oleh Bekraf yakni badan ekonomi kreatif Indonesia. Bekraf berharap dengan diadakannya forum ekonomi kreatif sekelas dunia ini bisa selevel dengan forum G20.

Forum Ekonomi Kreatif

Triawan Munaf, Kepala Bekraf (badan ekonomi kreatif) menyebutkan bahwa forum ekonomi kreatif tersebut berupaya membantu dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Sejumlah peserta asing turut meramaikan forum ekonomi kreatif yang digagas oleh Bekraf, Peserta asing tersebut juga banyak yang memberikan pujian dengan alasan bahwa mereka pada akhirnya memiliki landasan untuk dapat berkomunikasi mengenai pengembangan suatu ekonomi kreatif dengan negara lain.

WWCE 2018 telah digelar di Indonesia, untuk selanjutnya WWCE 2020 akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Terpilihnya tuan rumah WWCE 2020 ini didasari oleh berbagai pertimbangan seperti lokasi, kesiapan infrastruktur, dan juga pengembangan suatu ekonomi kreatif di negara tuan rumah.

Beragam Janji Stop Impor Pangan

Impor Pangan merupakan isu swasembada pangan yang selalu laris manis digunakan dalam agenda kampanye maupun visi misi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo berkampanye untuk berupaya menekan impor dan menghindari impor pangan.

Impor Pangan

Sedangkan di tahun 2018 ini calon presiden Prabowo Subianto ikut mengeluarkan janji manis untuk mengentikan impor pangan. Menurutnya, Indonesia bisa untuk tidak impor pangan jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia.Kampanye mengenai isu pangan selalu saja menjadi barang politik yang sangat seksi bagi tiap calon presiden. Akan tetapi kampanye stop impor pangan ini tidaklah rasional menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor.

Dwi mengatakan bahwa sebaiknya tiap calon presiden dan wakil presiden membuat suatu program yang sangat masuk akal. Dirinya juga menyebutkan bahwa optimisme itu diperbolehkan hanya saja harusnlag rasional sehingga masyarakat tidak merasa dininabobokan, maka calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu membuat rencana yang rasional.

Indonesia Panen Garam Tapi Impor

Melimpahnya Panen Garam nasional tidak mampu diserap oleh industri. hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mengijinkan impor garam oleh Pemerintah pada awal tahun 2018 yang lalu. Kebijakan impor garam ini tentunya sangat merugikan petani garam, diakrenakan ketika terjadi panen gara, stok garam melimpah, namun sangat sedikit sekali garam yang terjual. Bahkan, petani mulai khawatir terhadap stok garam di gudang karena hampir memasuki musim penghujan.

Panen Garam

Selain itu, harga jual garam menjadi turun tidak terkendali karena hadirnya garam impor ditengah permintaan garam nasional. Sejumlah petani garam tanah airpun merasa kerugian dan kekecewaan terhadap pemerintah. Mereka bingung bagaimana cara menjaul banyaknya stok garam di gudang mereka. Belum lagi ditambah dengan adanya panen garam di bulan ini.

Sejumlah kemeterian terkait juga akhirnya saling tuding terhadap kebijakan yang merugikan rakyat tersebut. Hingga akhirnya Pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 20148 mengenai Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Berapa Kekayaan Orang Terkaya Indonesia

Perbandingan kekayaan Orang Terkaya Indonesia terhadap kekayaan penduduk dewasa di Indonesia sangatlah besar. Ketimpangan kekayaan ini sangatlah besar dengan perbandingan 1 orang terkaya di Indonesia memiliki sebanyak 46% total kekayaan penduduk dewasa yang ada di Indonesia. Ketimpangan kekayaan ini bisa membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Orang Terkaya Indonesia

Pemerintah harus berupaya untuk menekan angka ketimpangan kekayaan ini agar ketimpangan kekayaan di Indonesia tidaklah terlalu besar. Merujuk pada data  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 Indonesia berada diurutan ke tiga di bawah Thailand dan juga India.

Pada Rilisan laporan  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 tersebut menunjukan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia. Untuk urutan pertama yakni Thailand menunjukan bahwa 10% orang terkaya di Thailand setara dengan menguasai sebesar 85,7% dari total kekayaan penduduk dewasanya. Sedangkan India 10% orang kaya disana setara dengan 77,4% dari total kekayaan penduduk dewasanya.

Dibalik Pengunduran Kontrak PLTS Cirata

Transaksi jual - beli PLTS Cirata atau pemebangkit listrik tenaga surya di Cirata akhirnya kembali diundur. Semula penandatanganan jaul beli listrik atau Power Purchase Agreement/PPA pada PLTS Cirata Jawa Barat akan dimulai pada tahun 2017 namun pada akhirnya diundur kembali.

PLTS Cirata

Berbagai alasan menjadi sebab dalam mundurnya penandatanganan kontrak jual beli ini, salah satunya adalah tidak bisa terealisasinya penandatanganan pada tahun 2018 ini. Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa dalam penandatanganan kontrak jual beli listrik ini masih ditunda diakrenakan masih adanya beberapa kendala yang terjadi. Dirinya juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ini tidak akan ada Power Purchase Agreement/PPA, dan kemungkinan terjadi pada tahun 2019 mendatang.

Disebutkan bahwa penyebab mundurnya penandatanganan kontrak jual beli listrik PLTS Cirata ini adalah adanya masalah pada administrasi kontrak dengan pihak masdar yang merupakan mitra dari anak usaha dari PT PLN Persero yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali. PLN Persero dihimbau untuk berhati - hati dalam penyusunan kontrak dikarenakan ini adalah penunjukan langsung.

Dibalik Rizieq Dijebak Intelijen

Pengakuan Rizieq Dijebak Intelijen menyusul dengan peristiwa pemeriksaan dirinya oleh kepolisian Arab Saudi terkait kasus dugaan pemasangan bendera organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Sebelumnya Habib Rizieq menyerukan para pengikutnya untuk mengibarkan dan memasang bendera kalimat tauhid berwarna hitam yang diduga mirip bendera HTI di rumah pengikutnya masing - masing.

Rizieq Dijebak Intelijen

Seruan Habib Rizieq ini merupakan respon terhadap insiden pembakaran bendera diduga HTI pada saat acara hari santri nasional oleh Oknum Banser di Indonesia. Sedangkan di Arab Saudi, Habib Rizieq menuduh adanya operasi intelijen Indonesia yang sengaja memasang bendera kalimat tauhid yang diduga mirip organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Yang akhirnya membuat dirinya diperiksa secara intensif oleh kepolisian Arab Saudi.

Peristiwa ini cukup menghebohkan publik Indonesia dan menimbulkan tanda tanya mengenai status bendera yang habib rizieq serukan untuk dikibarkan dan dipasang dirumah pengikutnya dan status bendera yang terpasang di tembok rumah Habib Rizieq di Arab Saudi.

Kepercayaan Surat Berharga Negara Pulih

Minat investor asing terhadap pembelian Surat Berharga Negara pada bulan november 2018 menunjukan adanya peningkatan yang sangat membanggakan. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu minat investor untk menanamkan modalnya di Indonesia sangat kecil karena dipandang masih sangat beresiko apalagi membeli surat berharga negara. Namun pada bulan November 2018 pembelian surat berharga negara oleh onvestor asing terbilang meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu yakni Oktober.

Surat Berharga Negara

Investor asing sudah kembali percaya untuk investasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka kepemilikan surat berharga negara oleh investor asing pada tanggal 6 November 2018 saja telah mengalami penambahan sebesar 5,09 triliun rupiah sehingga menjadi 869,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Oktober 2018.

Kepemilikan surat berharga negara oleh asing pada November 2018 cukup tinggi jika dibandingkan dengan kepemilikan asing di surat berharga negara pada periode sebelumnya. Untuk dua perhitungan terakhir kepemilikan asing untuk surat berharga negara melaju naik, namun jika dibandingkan dengan posisi yang sebelumnya menunjukan adanya penurunan yang cukup besar. Akan tetapi secara garis umum, tren kepemilikan asing untuk surat berharga negara mengalami kenaikan semenjak bulan Juni 2018 yang lalu.

Penyebab Turunnya Kemampuan Bayar Utang Pemerintah

Utang Pemerintah dan kemampuan cadangan devisa Bank Indonesia dalam membiayai impor dikabarkan terus mengalami penurunan. Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah gencar menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk membangun Indonesia. Sejumlah Jalan tol dan jalan raya dibangun di setiap penjuru Indonesia dari sabang samapi emrauke. Sejumlah proyek strategis juga dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini.

Utang Pemerintah

Namun, di sisi lain besarnya biaya pembangunan infrastruktur itu merupakan dana talangan dana asing. Sejumlah proyek strategis pun dibiayai oleh asing. Sementara itu, angka impor amsih diatas angka ekspor. Hal ini cukup membuat melemahkan mata uang Indonesia yakni rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Kemampuan cadangan devisa Indonesia dalam membayar impor dan utang pemerintah mengalami penurunan.

MEskipun begitu, menurut Agusman Direktur Eksekutif Bank Indonesia menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia terbilang masih mampu untuk mendukung semua ketahanan sektor eksternal Indonesia, menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan nasional. Untuk diketahui, peningkatan cadangan devisa nasional pasa kali ini ditopang oleh adanya penerimaan di sektor devisa ekspor migas dan juga penarikan utang luar negeri Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan devisa nasional.